STRATEGI PENGEMBANGAN SENTRA PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS POTENSI WILAYAH UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH

چکیده

Abstract

The development of aquaculture is a strategic approach to strengthening food security, improving community welfare, and promoting sustainable regional economic growth. Sungai Penuh City possesses considerable freshwater aquaculture potential; however, its utilization has not yet reached an optimal level. This condition is reflected in fluctuating aquaculture production, declining outputs of Community Fish Hatchery Units (UPR) and fish processing industries, and significant disparities in production across districts. This study aims to analyze the key challenges in developing area-based aquaculture centers and to formulate the most feasible policy alternative for enhancing the productivity and competitiveness of the fisheries sector in Sungai Penuh City. A qualitative descriptive approach was employed using William N. Dunn's policy analysis framework, encompassing problem structuring, forecasting, policy recommendation, and evaluation of policy alternatives. Data were collected through document analysis, field observation, and in-depth interviews with key stakeholders, including local government officials, fisheries extension officers, academics, and aquaculture practitioners. The findings indicate that the primary challenge lies not only in low production performance but also in the weak integration of the fisheries value chain, limited inter-agency coordination, and the absence of aquaculture center development based on regional comparative advantages. Comparative analysis using Dunn's policy evaluation criteria—effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—identified the policy alternative of developing area-based aquaculture centers through the integration of hatchery, fish farming, processing, marketing, and institutional strengthening as the most feasible option. The implementation of this policy is expected to increase aquaculture productivity, enhance regional competitiveness, expand employment opportunities, improve fish farmers' income, and support sustainable regional development in Sungai Penuh City.

Keywords: aquaculture, regional potential, public policy, productivity, sustainability

Abstrak

Pengembangan sektor perikanan budidaya merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kota Sungai Penuh memiliki potensi sumber daya perikanan air tawar yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Kondisi tersebut tercermin dari fluktuasi produksi budidaya, penurunan produksi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan hasil pengolahan perikanan, serta ketimpangan produksi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan di Kota Sungai Penuh. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan berdasarkan tahapan William N. Dunn yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, serta evaluasi alternatif kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah daerah, penyuluh perikanan, akademisi, dan pelaku usaha perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya rendahnya produktivitas, tetapi juga belum terintegrasinya rantai nilai perikanan, terbatasnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum adanya pengembangan sentra budidaya berbasis keunggulan wilayah. Berdasarkan analisis komparatif menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan, alternatif kebijakan berupa pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah melalui integrasi pembenihan, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan penguatan kelembagaan memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing sektor perikanan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pembudidaya, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.